Jakarta, 10 November 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh yang diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November. Pramono menilai keputusan pemerintah pusat menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Menurutnya, penganugerahan gelar tersebut juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jakarta karena perjuangan para tokoh mendapatkan pengakuan secara nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap penghargaan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneruskan nilai perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat.
Pramono menjelaskan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ingatan sejarah terhadap tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Proses pengusulan dilakukan melalui tahapan administratif dan kajian terhadap rekam jejak perjuangan para tokoh yang dinilai memenuhi persyaratan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan dokumen pendukung dan catatan sejarah dapat dipertanggungjawabkan. Setelah melalui proses penilaian, keputusan akhir mengenai penganugerahan gelar berada di tangan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Pramono menyambut baik keputusan Presiden Prabowo yang memberikan pengakuan terhadap tokoh-tokoh yang sebelumnya telah diusulkan dari Jakarta.
Tokoh pertama yang memperoleh penghargaan adalah Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal memiliki peran besar dalam pembangunan dan modernisasi ibu kota. Ali Sadikin memimpin Jakarta selama dua periode dan menjalankan berbagai kebijakan pembangunan untuk memperbaiki fasilitas perkotaan. Pada masa kepemimpinannya, sejumlah sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan tata kota mengalami perubahan penting. Pramono menilai pengabdian Ali Sadikin tidak hanya terbatas pada tanggung jawabnya sebagai gubernur, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap pembangunan nasional. Rekam jejak tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengusulkan namanya sebagai Pahlawan Nasional.
Tokoh kedua adalah Hoegeng Iman Santoso, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dikenal luas sebagai sosok berintegritas dan menjunjung tinggi kejujuran. Pramono menyebut Hoegeng sebagai teladan bagi anggota kepolisian dan masyarakat yang ingin mengabdikan diri kepada negara. Semasa menjalankan tugas, Hoegeng dikenal melalui sikap tegas dalam penegakan hukum serta komitmennya terhadap profesionalisme institusi kepolisian. Keteladanan tersebut dinilai tetap relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap penghargaan ini dapat memperkuat ingatan masyarakat terhadap nilai integritas yang diwariskan Hoegeng.
Sementara itu, Sutan Takdir Alisjahbana memperoleh pengakuan atas kontribusinya dalam perkembangan sastra, bahasa, dan kebudayaan Indonesia. Sebagai sastrawan, budayawan, dan pemikir, Sutan Takdir memiliki peran penting dalam membentuk diskursus kebudayaan modern Indonesia. Pemikiran dan karya-karyanya memberikan pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia serta perdebatan mengenai arah kebudayaan nasional. Pramono menilai pengabdian melalui bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki arti penting dalam perjalanan bangsa. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sutan Takdir sekaligus memperlihatkan bahwa kontribusi terhadap negara dapat diwujudkan melalui pemikiran, karya intelektual, dan pengembangan kebudayaan.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono mengingatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, generasi sekarang memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan masa perjuangan kemerdekaan, tetapi tetap membutuhkan semangat pengabdian dan persatuan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menerjemahkan nilai kepahlawanan melalui pembangunan yang berpihak kepada kepentingan warga. Karena itu, Pramono mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat menjadikan keteladanan para pahlawan sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan Jakarta.
Upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di Balai Kota Jakarta dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para tokoh bangsa. Rano menekankan bahwa semangat kepahlawanan pada masa sekarang perlu diwujudkan melalui upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Pesan tersebut sejalan dengan harapan agar penghargaan kepada para tokoh nasional tidak hanya menjadi pengakuan sejarah, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Peringatan Hari Pahlawan menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, dan Sutan Takdir Alisjahbana menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghormati jasa para tokoh yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan ibu kota. Dalam perkembangan selanjutnya pada Selasa sore, Pramono juga menyebut Mohamad Roem sebagai tokoh keempat dari usulan Jakarta yang memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Pramono menyampaikan rasa syukur karena proses pengusulan yang berlangsung secara berjenjang akhirnya mendapatkan hasil positif. Pemerintah daerah berharap pengakuan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengenal sejarah serta kontribusi para tokoh dalam bidang pemerintahan, hukum, diplomasi, dan kebudayaan. Melalui peringatan Hari Pahlawan, nilai pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab diharapkan terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.