Jakarta, 9 November 2026 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lagi mencampuri urusan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak pensiun dari institusi tersebut pada 2019. Pernyataan itu disampaikan untuk memperjelas batas antara perannya sebagai mantan Kepala Polri dan tanggung jawabnya sebagai pejabat pemerintahan. Tito menekankan bahwa seluruh urusan organisasi, kebijakan internal, serta pengambilan keputusan di lingkungan kepolisian merupakan kewenangan pimpinan Polri yang sedang menjabat. Menurutnya, pengalaman panjang sebagai anggota kepolisian tidak berarti dirinya masih memiliki kewenangan untuk mengatur institusi tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus pekerjaannya kini berada pada pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai jabatan yang dipercayakan kepadanya.
Tito Karnavian pernah menjabat sebagai Kepala Polri sebelum mengakhiri karier kepolisiannya pada Oktober 2019. Setelah pensiun, ia dipercaya Presiden Joko Widodo untuk mengemban jabatan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju. Tito kemudian kembali mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peralihan tersebut menandai perubahan tanggung jawabnya dari kepemimpinan institusi penegak hukum menjadi pengelolaan urusan pemerintahan dalam negeri. Karena itu, Tito menilai penting untuk membedakan hubungan profesional dengan mantan kolega dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan organisasi.
Sebagai mantan Kapolri, Tito memiliki pengalaman panjang dalam bidang keamanan, penegakan hukum, serta pengelolaan organisasi kepolisian. Namun, ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut tidak menjadi alasan untuk mencampuri kewenangan pimpinan Polri setelah dirinya memasuki masa pensiun. Kepolisian memiliki struktur komando dan mekanisme pengambilan keputusan yang harus dijalankan oleh pejabat aktif sesuai aturan organisasi. Tito menyatakan bahwa setiap institusi negara perlu bekerja berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan. Prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalitas sekaligus menghindari kesalahpahaman mengenai pengaruh mantan pejabat terhadap organisasi yang pernah dipimpinnya.
Pernyataan Tito disampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin malam. Saat itu, ia mendapat pertanyaan mengenai perkembangan persoalan di lingkungan kepolisian, termasuk dugaan penyadapan ilegal yang sedang menjadi perhatian publik. Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo turut disebut dalam pertanyaan yang diajukan wartawan. Namun, Tito memilih tidak memberikan penilaian mengenai persoalan tersebut dan kembali menegaskan bahwa dirinya sudah tidak mengurus kepolisian sejak 2019. Ia menyatakan bahwa urusan internal Polri telah memiliki pejabat dan mekanisme pengawasan tersendiri.
Selain menegaskan posisinya terhadap Polri, Tito membantah kabar yang menyebut dirinya dikenai pencegahan bepergian ke luar negeri. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial tersebut sebagai kabar bohong atau hoaks. Tito juga membantah isu mengenai pertemuan sejumlah pihak yang disebut berlangsung di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Menurutnya, informasi tersebut bahkan mencantumkan lokasi rumah yang berbeda dari kediamannya. Ia meminta agar berbagai kabar yang belum terbukti tidak langsung dianggap sebagai fakta.
Tito menjelaskan bahwa tanggung jawabnya sebagai Menteri Dalam Negeri telah menyita sebagian besar waktu dan perhatiannya. Ia kini juga menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera. Dalam tugas tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus mengantisipasi ancaman bencana susulan selama musim hujan. Tito bersama sejumlah menteri telah melaporkan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan mencakup percepatan normalisasi sungai, mitigasi bencana, serta langkah penanganan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat.
Penegasan Tito Karnavian mengenai sikapnya terhadap Polri menjadi bagian dari klarifikasi atas berbagai informasi yang beredar mengenai dirinya. Ia memastikan bahwa sejak meninggalkan jabatan Kapolri pada 2019, fokus pengabdiannya telah beralih sepenuhnya kepada tugas pemerintahan. Tito juga menekankan bahwa persoalan di lingkungan kepolisian merupakan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan sesuai aturan. Sementara itu, berbagai dugaan yang berkaitan dengan proses hukum tetap harus ditangani berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang sah. Tito menyatakan akan terus memprioritaskan tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri serta menjalankan arahan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan bencana.