Jakarta – Para Wakil Ketua MPR RI terus menggaungkan pentingnya percepatan pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional yang tidak hanya stabil, tetapi juga merata hingga ke pelosok negeri. Mereka menilai akses energi yang adil merupakan fondasi utama bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memaparkan data mengejutkan mengenai ketimpangan akses listrik yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Dalam acara MPR Goes to Campus di Sumatera Utara, ia mengungkapkan bahwa masih ada ribuan desa yang belum menikmati aliran listrik.
“Saat ini ada 10.800 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik di wilayahnya. Ada sekitar 780.000 warga negara yang saat ini masih belum menikmati haknya untuk mendapatkan listrik,” ungkap Eddy Soeparno, Minggu (8/6).
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menambahkan bahwa tantangan geografis menjadi kendala serius. Ia menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara pusat kebutuhan listrik dengan lokasi sumber energi terbarukan yang tersedia. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk terus menunda pemerataan.
“Standar operasional yang kuat diperlukan agar sistem tetap mampu berfungsi dengan baik saat terjadi gangguan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat di daerah terpencil terus tertinggal,” tegas Lestari dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12.
Listrik Jadi Kunci Sukses Digitalisasi Pendidikan
Wakil Ketua MPR RI lainnya, A.M. Akbar Supratman, menyoroti keterkaitan erat antara kelistrikan dengan program prioritas nasional, khususnya digitalisasi pendidikan. Menurutnya, rencana pemerintah untuk menyediakan papan interaktif pintar (smartboard) bagi 288.865 satuan pendidikan akan sia-sia tanpa didukung oleh ketersediaan listrik dan internet yang merata.
“Digitalisasi Pendidikan akan membuat siswa-siswi di kawasan timur Indonesia atau daerah terpencil memiliki akses materi-materi berkualitas yang sama seperti yang dinikmati siswa-siswa di kota-kota besar,” ujar Akbar.
Ia menegaskan bahwa program digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga secara langsung mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke daerah-daerah terpencil.
Dorong Percepatan Regulasi dan Investasi EBT
Menghadapi target ambisius Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 gigawatt, Eddy Soeparno mendorong percepatan pembentukan payung hukum di bidang Energi Baru Terbarukan (EBET). Ia menilai regulasi yang jelas dan komprehensif adalah kunci untuk menarik minat investasi swasta.
“Kita harus segera memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif untuk sektor energi terbarukan dan kelistrikan. Pemerintah perlu merumuskan skema investasi yang mampu menarik minat swasta, termasuk kebijakan harga beli listrik yang kompetitif,” jelas Eddy.
Lestari Moerdijat juga mengingatkan bahwa transisi menuju ekosistem kelistrikan modern di tahun 2045 tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau PLN semata.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Diperlukan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, untuk membangun sistem yang benar-benar siap menghadapi kebutuhan masa depan,” pungkasnya.
MPR berkomitmen untuk berperan sebagai akselerator, integrator, sekaligus fasilitator bagi semua pemangku kepentingan demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tags: #MPRI #Ketenagalistrikan #EnergiTerbarukan #PemerataanListrik #IndonesiaEmas2045 #DigitalisasiPendidikan