Jakarta, 11 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mendorong perlindungan sekitar 6,46 juta hektare lahan sawah di Indonesia sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan. Perlindungan tersebut diperlukan untuk memastikan lahan pertanian produktif tidak terus berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman, industri, maupun pembangunan lainnya. Pemerintah menilai keberadaan sawah menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan beras nasional.
Zulhas menekankan bahwa upaya mencapai swasembada pangan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan hasil panen. Pemerintah juga harus memastikan luas lahan pertanian tetap terjaga agar kapasitas produksi pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Berkurangnya lahan sawah berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pasokan beras, terutama ketika kebutuhan konsumsi masyarakat terus meningkat.
Perlindungan terhadap 6,46 juta hektare sawah menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki kesamaan langkah dalam mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan juga diperlukan agar pembangunan tidak mengorbankan kawasan produksi pangan yang masih produktif.
Selain menjaga luas lahan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian untuk mendukung produktivitas petani. Perbaikan jaringan irigasi, penyediaan pupuk, penggunaan benih unggul, serta modernisasi alat pertanian menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi. Langkah tersebut diharapkan membantu petani mengoptimalkan hasil panen tanpa harus bergantung pada perluasan lahan baru.
Zulhas juga mendorong penguatan koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan pertanian. Kebijakan tata ruang harus diselaraskan dengan kebutuhan ketahanan pangan agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kawasan sawah yang dilindungi tetap digunakan sesuai peruntukannya.
Perlindungan lahan pertanian juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekonomi pedesaan. Sawah yang tetap produktif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian sekaligus mendukung kegiatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan lahan perlu diikuti dengan dukungan pembiayaan, akses pasar, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
Pemerintah berharap perlindungan 6,46 juta hektare sawah dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan pengawasan konsisten serta kerja sama antara pemerintah, petani, dan masyarakat. Dengan menjaga lahan produktif sekaligus meningkatkan hasil pertanian, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.