Jakarta, 11 September 2026 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mempercepat pemulihan sejumlah destinasi wisata yang terdampak bencana agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap. Penanganan diarahkan pada pemulihan fasilitas, akses menuju kawasan wisata, kebersihan lingkungan, hingga kesiapan pelaku usaha menerima kembali wisatawan. Pemerintah menilai sektor pariwisata membutuhkan perhatian khusus setelah bencana karena banyak masyarakat menggantungkan pendapatan pada kunjungan wisatawan. Hotel, restoran, transportasi, pemandu wisata, pedagang, serta pelaku UMKM dapat mengalami penurunan aktivitas ketika sebuah destinasi harus ditutup atau kunjungan menurun. Karena itu, pemulihan tidak hanya menyangkut kondisi fisik kawasan, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Keselamatan wisatawan tetap ditempatkan sebagai pertimbangan utama sebelum destinasi dinyatakan siap kembali beroperasi.
Kemenpar perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memetakan tingkat kerusakan pada setiap destinasi. Kondisi di lapangan dapat berbeda sehingga pola penanganannya tidak dapat disamaratakan. Ada kawasan yang hanya membutuhkan pembersihan dan perbaikan ringan, sementara destinasi lain mungkin mengalami kerusakan akses jalan, fasilitas umum, maupun infrastruktur pendukung yang membutuhkan waktu lebih panjang. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan kebutuhan sumber daya selama proses pemulihan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan tidak terdapat risiko lanjutan yang dapat membahayakan pengunjung. Destinasi baru dapat dibuka kembali setelah aspek keselamatan dinilai memadai. Pendekatan tersebut diperlukan agar percepatan pemulihan tidak mengabaikan mitigasi terhadap potensi bencana berikutnya.
Aksesibilitas menjadi salah satu komponen penting dalam pemulihan karena wisatawan membutuhkan jalur perjalanan yang aman menuju destinasi. Bencana dapat merusak jalan, jembatan, pelabuhan, maupun fasilitas transportasi lainnya sehingga kawasan wisata secara praktis sulit dijangkau meskipun objek wisatanya tidak mengalami kerusakan berat. Pemerintah perlu memastikan jalur utama dapat kembali digunakan sebelum promosi kunjungan dilakukan secara lebih luas. Informasi mengenai kondisi akses juga harus disampaikan secara jelas agar wisatawan dapat merencanakan perjalanan dengan aman. Apabila masih terdapat pembatasan, pengelola perlu menyediakan petunjuk mengenai jalur alternatif atau kawasan yang belum dapat dikunjungi. Kepastian informasi dapat mencegah wisatawan memasuki area yang masih berisiko. Koordinasi dengan sektor transportasi menjadi bagian penting dalam mengembalikan konektivitas destinasi.
Pemulihan fasilitas wisata juga membutuhkan perhatian karena kerusakan dapat terjadi pada toilet, pusat informasi, tempat parkir, jalur pejalan kaki, fasilitas sanitasi, hingga sarana keselamatan. Infrastruktur tersebut mungkin terlihat sebagai fasilitas pendukung, tetapi sangat menentukan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Pemerintah bersama pengelola perlu melakukan pemeriksaan sebelum kawasan kembali menerima wisatawan dalam jumlah besar. Peralatan keselamatan yang rusak harus diperbaiki atau diganti, terutama pada destinasi yang memiliki karakter wisata alam. Sistem komunikasi darurat juga perlu dipastikan dapat berfungsi apabila kembali terjadi kondisi berbahaya. Proses rehabilitasi dapat sekaligus digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang sebelumnya belum memenuhi kebutuhan pengunjung. Dengan demikian, destinasi tidak sekadar kembali seperti sebelum bencana, tetapi dapat memiliki tingkat kesiapan yang lebih baik.
Pelaku usaha pariwisata menjadi kelompok yang membutuhkan dukungan selama fase pemulihan. Penurunan kunjungan dapat langsung memengaruhi pendapatan usaha karena sebagian besar aktivitas mereka bergantung pada pergerakan wisatawan. UMKM yang menjual makanan, suvenir, kerajinan, maupun jasa perjalanan juga dapat kehilangan pasar ketika kawasan ditutup. Kemenpar dan pemerintah daerah dapat membantu melalui pendampingan, promosi setelah kondisi aman, serta penguatan kembali ekosistem usaha di sekitar destinasi. Pemulihan ekonomi perlu dilakukan secara bertahap mengikuti kemampuan kawasan menerima pengunjung. Pelaku usaha juga harus memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana pembukaan kembali agar dapat mempersiapkan operasional. Kepastian tersebut membantu masyarakat menentukan kebutuhan tenaga kerja, stok barang, dan modal sebelum aktivitas kembali meningkat.
Strategi komunikasi menjadi sangat penting karena bencana dapat memengaruhi persepsi wisatawan terhadap sebuah daerah secara luas. Ketika satu kawasan mengalami bencana, wisatawan terkadang menganggap seluruh wilayah di sekitarnya tidak aman meskipun dampaknya hanya terjadi pada titik tertentu. Informasi yang akurat perlu diberikan untuk menjelaskan destinasi mana yang masih ditutup, kawasan yang sedang dipulihkan, dan lokasi yang sudah aman dikunjungi. Pemerintah perlu menghindari promosi berlebihan sebelum kondisi benar-benar siap karena hal tersebut dapat menimbulkan risiko sekaligus merusak kepercayaan wisatawan. Pada saat yang sama, informasi yang terlalu umum mengenai bencana juga dapat merugikan destinasi lain yang sebenarnya tidak terdampak. Komunikasi berbasis kondisi faktual menjadi cara untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Pemulihan destinasi juga perlu mengintegrasikan prinsip mitigasi agar kerusakan serupa dapat ditekan apabila bencana kembali terjadi. Fasilitas yang berada di kawasan rawan harus dirancang dengan mempertimbangkan karakter ancaman setempat, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, hingga gelombang tinggi. Jalur evakuasi perlu dibuat jelas dan dapat digunakan dengan cepat oleh wisatawan yang mungkin tidak mengenal wilayah tersebut. Papan informasi mengenai titik kumpul dan prosedur keadaan darurat juga harus mudah ditemukan. Pengelola serta pekerja pariwisata membutuhkan pelatihan agar mampu memberikan arahan ketika terjadi kondisi berbahaya. Simulasi secara berkala dapat membantu memastikan prosedur tidak hanya tersedia dalam dokumen. Destinasi yang mempunyai kesiapsiagaan baik akan lebih mampu melindungi wisatawan sekaligus mempercepat pemulihan setelah bencana.
Aspek lingkungan turut menjadi perhatian karena bencana dapat meninggalkan material, sampah, sedimentasi, maupun kerusakan terhadap ekosistem di kawasan wisata. Pembersihan perlu dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan tambahan terhadap lingkungan. Pada destinasi berbasis alam, pemulihan ekosistem dapat membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pembangunan kembali fasilitas fisik. Pemerintah dan pengelola harus mempertimbangkan daya dukung kawasan sebelum kembali menerima jumlah wisatawan seperti kondisi normal. Apabila diperlukan, pembukaan dapat dilakukan secara bertahap dengan pembatasan pada area tertentu. Pendekatan tersebut memberikan waktu bagi lingkungan untuk pulih sekaligus memungkinkan kegiatan ekonomi mulai bergerak. Keberlanjutan lingkungan penting karena kondisi alam sering menjadi daya tarik utama yang mendatangkan wisatawan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena Kemenpar tidak dapat menangani seluruh kebutuhan pemulihan secara mandiri. Pemerintah daerah mempunyai peran dalam penanganan kawasan dan masyarakat, sementara kementerian serta lembaga lain dapat mendukung infrastruktur, kebencanaan, transportasi, kesehatan, dan berbagai kebutuhan teknis. Pelaku industri pariwisata dapat membantu memulihkan jaringan pemasaran ketika destinasi sudah siap dikunjungi. Masyarakat setempat juga perlu dilibatkan karena mereka mengetahui kondisi lapangan sekaligus menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan aktivitas wisata. Koordinasi yang baik dapat mencegah program berjalan secara terpisah atau terjadi tumpang tindih penggunaan sumber daya. Setiap pihak perlu mempunyai pembagian tanggung jawab yang jelas agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih efektif.
Percepatan pemulihan destinasi terdampak bencana pada akhirnya diarahkan agar kegiatan pariwisata dapat kembali berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan pengunjung dan masyarakat. Kemenpar perlu memastikan pembukaan kembali destinasi dilakukan berdasarkan kesiapan nyata di lapangan, bukan hanya kebutuhan mengejar jumlah kunjungan. Perbaikan fasilitas, pemulihan akses, dukungan kepada pelaku usaha, komunikasi kepada wisatawan, serta penguatan mitigasi harus berjalan sebagai satu kesatuan. Bencana sekaligus dapat menjadi momentum untuk membangun destinasi yang lebih tangguh terhadap risiko pada masa mendatang. Pemulihan yang cepat tetapi terukur akan membantu masyarakat mendapatkan kembali sumber pendapatan sekaligus menjaga kepercayaan wisatawan. Dengan koordinasi pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat, sektor pariwisata di kawasan terdampak diharapkan dapat kembali bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.